Berawal dari keprihatinan Rusmawati, terhadap sulitnya masyarakat pesisir memperoleh akses pendidikan yang layak, mendorong aktivis LSM ini mendirikan Sanggar Belajar Anak yang dikelola secara mandiri. Selain tingginya angka putus sekolah dan ketiadaan sekolah TK, budaya masyarakat pesisir  (yang memiliki moto kerja tidak kerja tetap hidup enak) juga menjadi penghambat bagi kemajuan pendidikan di daerah itu.

Untuk mewujudkan hal itu, perempuan kelahiran Desa Bingkat,  2 Februari 1976 bersama rekan-rekannya di ormas Serikat Perempuan Petani dan Nelayan (SPPN) , merintis sebuah sanggar yang awalnya didirikan di teras musala Dusun I Desa Pekan sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu pada 2003. Dalam kurun waktu enam bulan, sanggar tersebut pindah ke sebuah bangunan berdinding  bilik dan beratap daun nira di atas tanah milik anggota SPPN.  Hingga kini SPPN mengelola sembilan sanggar di empat kecamatan yang biasanya beroperasi  di tanah wakaf, tanah anggota, dan bekas madrasah.

Selain didukung oleh orangtua murid yang menyumbang duit Rp 1000 per orang dan bahan bangunan (semen, kayu), Rusmawati juga melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat di desa lain yang bersedia mewakafkan tanahnya seluas 400 meter persegi untuk keperluan sanggar. Sejak berdiri hingga sekarang, pendanaan SBA (honorarium guru dan operasiional sehari-hari) berasal dari kucuran dana Hapsari, organisasi induk SPPN, SPP murid yang besarnya bervariasi dari 8.000-10.000 ribu per bulan,  dan bantuan dari lembaga asing (American Jewish Woman Society).

Tidak hanya anak usia sekolah yang mendapat perhatian SPPN, ibu-ibu wali murid juga dilatih berorganisasi dan berdiskusi yang menyangkut masalah-masalah perempuan,  ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Dalam empat tahun terakhir, sekitar 40 ibu rumah tanagga juiga mendapatkan pinjaman lunak sebesar Rp 1 juta per orang yang digunakan untuk berusaha kecil-kecilan (ternak ayam dan bebek, berkebun sayur di rumah, membuat ikan asin).

Sejak 2003-Juni 2011, SBA telah mewisuda 696 orang dari tujuh angkatan. Bekal pendidikan selama dua tahun (minimal mengenal huruf dan angka) dirasa cukup bagi siswa dan wali murid untuk melanjutkan ke sekolah dasar. Sedangkan usaha mikro yang dilakukan ibu-ibu wali murid mampu meningkatkan pendapatan keluarga sebesar Rp 80 ribu per bulan.

Keberlanjutan dari kegiatan sanggar bisa dilihat dari komitmen Rusmawati menyekolahkan 10 guru bersama dirinya  ke universitas terbuka. Dana pendidikan sebesar Rp 1,4 juta untuk modul, diperoleh dari pinjaman. Dalam hal pengorganisasian, Rusamawati juga telah mendelegasikan sebagian tugas kepada wakil ketua di SPPN dan wakil kepala sekolah di SBA. Dia berharap dari 18 guru sanggar akan muncul calon-calon pemimpin yang kelak akan melanjutkan apa yang telah dirintisnya.***

rusmawati, ketua sppn sergai menyampaikan pernyataan sikap pada hari ham 10 des 2008

Ratusan Massa Sampaikan Sikap di Kantor Bupati Sergai

Sergai (Harian Sinar Indonesia Baru)
Ratusan warga yang tergabung dalam Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) dan Sekretariat Bersama Organisasi Rakyat Independen (ORI) menyampaikan pernyataan sikap ke kantor Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Rabu (10/12) terkait dengan perhatian pemerintah terhadap penegakan Hak Azasi Manusia (HAM). Pernyataan sikap ini sehubungan dengan peringatan 60 tahun hari HAM se dunia.

Selaku orator massa, Ketua Serikat Perempuan Petani dan Nelayan (SPPN) Sergai Rosmawati mengatakan, HAM bukan pemberian dari penguasa atau suatu rezim kekuasaan, manusia lain atau undang-undang, sehingga tidak seorangpun atau pihak manapun yang bisa merampas hak-hak yang melekat pada manusia itu.
“Memperjuangkan dan menikmati hak azasi merupakan kewajiban azasi yang memiliki nilai kejuangan dan pengabdian yang tinggi,” teriaknya disambut para massa.

Menurut mereka, HAM yang wajib dilindungi oleh negara dan pemerintah adalah, hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak berkumpul dan berserikat dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Pelanggaran HAM, tegas massa, harus dihapuskan dari muka bumi ini.

Pada kesempatan tersebut, orator massa menyatakan cukup kagum dengan Pemkab Sergai yang memiliki banyak prestasi dan penghargaan. Namun, mereka menyesalkan belum menemukan penghargaan untuk penegakan HAM terbaik di Sergai. Di halaman kantor bupati, organisasi rakyat beranggotakan, Asosiasi Tani Nusantara (Astanusa), Serikat Buruh Kebun (SerBuk), Serikat Perempuan Petani dan Nelayan (SPPN), Serikat Perempuan Independen (SPI) dan Serikat Nelayan Merdeka ini juga membuat pagelaran singkat mengisahkan masih banyaknya tekanan yang dihadapi oleh kaum perempuan.

Sedangkan dari kaum nelayan Sergai menyatakan, kehidupan mereka sangat miskin dan memprihatinkan namun kurang mendapat perhatian pemerintah setempat. Pemkab Sergai, harap mereka, harus serius menangani kasus kemiskinan nelayan di daerah itu. Seusai menyampaikan orasinya, massa membubarkan diri dengan tertib. Kedatangan massa, mendapat pengawalan ketat dari petugas Polres Sergai dan Satpol PP.(M-34/g)

wisuda akbar sanggar belajar anak sppn

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa pendidikan non formal (PNF) berfungsi sebagai pelengkap (complement), pengganti (substitute), dan penambah (suplement) pendidikan formal. Salah satu program pendidikan yang dikembangkan dalam jalur pendidikan non formal adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan non formal lainnya adalah program Keaksaraan, Kesetaraan (Paket A setara Sekolah Dasar, Paket B setara Sekolah Menengah Pertama, dan Paket C setara Sekolah Lanjutan Atas), Pendidikan Kursus dan Pendidikan Life Skill.

Serikat Perempuan Petani dan Nelayan (SPPN) kabupaten Serdang Bedagai, adalah salah satu serikat perempuan anggota HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) Sumatera Utara yang sejak tahun 2003 mengelola pendidikan non formal untuk anak-anak usia dini, yang mereka sebut dengan Sanggar Belajar Anak (SBA) untuk anak-anak miskin di pesisir pantai kabupaten Serdang Bedagai.

”Sampai saat ini, kami telah mendirikan dan mengelola lima (5) Sanggar Belajar Anak yang berada di lima desa yaitu desa Bogak Besar, desa Pematang Kuala, Desa Sialang Buah, Desa Pekan Sialang Buah kecamatan Teluk Mengkudu dan Desa Kota Pari kecamatan Pantai Cermin. Semua Sanggar Belajar Anak itu dikelola secara mandiri. Setiap tahun kami mengadakan Wisuda Akbar, sebagai upacara pelepasan anak-anak asuh kami untuk menghantar mereka melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Dasar,” demikian penjelasan dari Ibu Emma Salamah, Koordinator Program Pendidikan di SPPN.

Tanggal 18 Juni 2008 lalu SPPN kembali melaksanakan Wisuda Akbar Sanggar Belajar Anak yang mereka kelola, dihadiri oleh 110 orang anak asuh bersama ibu-ibu mereka. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Kota Pari kecamatan Pantai Cermin itu juga dihadiri Supardi (Kepala Desa Kota Pari), MH.Sinaga,S.Pd (Dinas Pendidikan Luar Sekolah) kabupaten Sergai, Iswati, (Cabang Dinas Pendidikan) kecamatan Pantai Cermin, serta Syahrian, Presidium Sekretariat Bersama Organisasi Rakyat Independen (Sekber ORI) Sumatera Utara.

Dalam pidatonya, Rusmawati, Ketua SPPN Sergai mengatakan bahwa program pendidikan anak yang dikembangkan melalui Sanggar Belajar Anak adalah salah satu kegiatan SPPN untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan bagi anak-anak pesisir. Sangat sulit bagi masyarakat pesisir untuk mendapatkan akses pendidikan bagi anak-anak mereka, apalagi di tingkat usia dini. Apalagi sekarang ini, kenaikan harga BBM telah berakibat dengan kenaikan harga bahan-bahan sembako melambung tinggi, tidak ada dana yang tersisa untuk membiayai anak-anak di pesisir bisa sekolah sejak usia dini.

”Letak sekolah untuk usia dini, atau yang disebut sama pemerintah dengan PAUD memang sudah ada sekarang. Tapi lokasinya jauh kali dari desa-desa kami. Kalaupun kami bisa mengantar anak-anak kami, tapi kami tak mampu membayar biaya sekolahnya, karena mahal kali. Yang paling murah biayanya sebulan 15 ribu, mana kami sanggup. Kalau di SPPN, karena ini sekolah kami sendiri, kami cuma mengutip biaya sebulan 3 ribu perak, bahkan masih ada yang sebulan cuma bayar 1.500 perak,” demikian keterangan Jumasni, salah seorang ibu dari Desa Bogak Besar kecamatan Teluk Mengkudu yang menyekolahkan anaknya di SBA SPPN.

Sementara itu, Syahrian, presidium Sekber ORI Sumut dalam kata sambutannya menjelaskan bahwa SPPN adalah salah satu organisasi rakyat anggotanya. Kepada pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten Serdang Bedagai dalam hal ini dinas/instansi pendidikan, sudah seharusnya mendukung program pendidikan yang dilakukan oleh SPPN. Karena salah satu tanggungjawab pemerintah sampai tahun 2015 mendatang adalah mengakhiri pemiskinan, melalui pendidikan.

Pada acara wisuda itu juga diserahkan sumbangan pakaian seragam dan perlengkapan belajar (alat tulis) kepada 90 orang anak asuh yang akan melanjutkan ke SD. Sumbangan ini diterima SPPN dari AJWS yang tahun ini menjadi organisasi mitra SPPN untuk program Pendidikan Anak-anak Pesisir di kabupaten Serdang Bedagai.***(Henni)

Salam, tim sppn